Soal Perppu Ormas, Komisi I DPR: Pemerintah Semakin Paranoid

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa penerbitan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terlalu dipaksakan. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa pemerintah saat ini semakin paranoid.


“Menanggapi terbitnya Perppu Ormas, langkah pemerintah ini dinilai terlalu dipaksakan. Bahkan beberapa kalangan memandang Pemerintah saat ini semakin paranoid dengan perkembangan politik nasional, dan ini kesannya diarahkan kepada kelompok Islam tertentu,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Sabtu (23/07).


Ia menilai, ada beberapa persoalan dalam penerbitan perppu tersebut. Di antaranya, tidak terpenuhinya syarat konstitusional. Menurutnya, perppu baru diterbitkan jika ada kondisi darurat yang tidak terakomodasi dengan undang-undang (UU) yang ada.


Mengutip salah satu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2009, Sukamta menjelaskan bahwa perppu bisa dikeluarkan jika ada kegentingan yang memaksa dengan tiga syarat.


“Yaitu membutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum, ada kekosongan hukum, dan jika harus memakai mekanisme perubahan UU akan memakan waktu lama mengingat kondisi yang mendesak,” imbuhnya.


Menurut Sukamta, UU Ormas yang ada sudah memadai untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini. UU tersebut juga sudah melalui pembahasan yang panjang antara DPR dan pemerintah dengan melibatkan pendapat berbagai ormas.


Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy


The post Soal Perppu Ormas, Komisi I DPR: Pemerintah Semakin Paranoid appeared first on Kiblat.

Soal Perppu Ormas, Komisi I DPR: Pemerintah Semakin Paranoid Soal Perppu Ormas, Komisi I DPR: Pemerintah Semakin Paranoid Reviewed by Media Khazanah on 8:02 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.